Nalar dan Moral Politik

Krisis nalar dan moral kini tengah melanda kehidupan politik di Tanah Air. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi di arena politik menunjukkan absennya nalar yang sehat dan moral yang terpuji. Para aktor dan kelembagaan politik lebih menonjolkan bagaimana cara memenangkan kontestasi dan seberapa besar keuntungan yang bisa didapat. Hampir-hampir  tidak dipersoalkan apa dan siapa yang benar.

 Para aktor politik,  yang jadi pemimpin atau calon pemimpin,  semestinya memang  tidak meletakkan tujuannya pertama kali pada garis perburuan kekuasaan itu sendiri. “Saya tidak mengejar kursi” tentu  layak diucapkan seorang calon yang sadar. Malah mungkin ia akan berusaha menolak kursi itu jika ia memang merasa bukan orangnya, atau jika ia takut tergoda menyelewengkan penggunaannya, atau  jika ia yakin tidak mungkin mendapatkannya. Pada kali lain ia mungkin mengejar kursi  itu jika ia memandangnya sebagai satu-satunya jalan yang mungkin untuk mewujudkan amanat rakyat yang diembannya dengan ikhlas dalam wujud program-program yang ia yakini.

Jadinya,  posisi atau jabatan bukan sesuatu yang dengan sendirinya  diterima dengan suka cita, sebagai anugerah. Tetapi sebagai sarana, dan juga ujian. Sebab kelak di akhirat dia harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya, besar maupun kecil, pada pengadilan Tuhan.

Apa yang seharusnya itu, tentu hanya  bisa mewujud jika para aktor menggunakan nalar dan berpegang pada moral.   

Kepemimpinan yang tegak pada landasan moral memang sudah lama  absen. Bisa terjadi bahwa hanya sedikit dari tiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif,  yang merupakan pribadi-pribadi yang bersih, menjaga diri, terpercaya, mendahulukan kepentingan orang lain dari kepentingannya sendiri, dan tidak haus kekuasaan.

Sekarang politik tampaknya tidak lagi dimaknai sebagai upaya memperjuangkan nilai-nilai, tujuan, dan kepentingan publik. Politik sebagai siasat meraih kekuasaan semakin canggih. Tetapi politik sebagai laku moral justru  mengalami degradasi.

Politik sebagai siasat meraih kekuasaan semakin canggih. Tetapi politik sebagai laku moral justru  mengalami degradasi.

Kenyataan-kenyataan dalam kehidupan politik seperti pimpinan  BPK yang  menerima sogok,  hakim  pejabat MK jadi alat kekuasaan,  pimpinan  KPK yang melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi, pejabat tinggi  Kementerian Hukum  yang  jadi pemburu rente bidang hukum, sejatinya tidak bisa diterima nalar maupun moral. Lebih dari sekadar menyimpang, tapi serba terbalik dengan peran yang harus mereka mainkan. Tak ada rasa takut pada mereka. Juga rasa bersalah dan rasa malu.

Peremehan  nalar dan moral dalam kehidupan politik di Tanah Air, boleh jadi antara karena kita sudah mulai melupakan tentang hakikat atau jati diri kita sebagai manusia. Ya, manusia ciptaan Tuhan yang telah diperlengkapinya dengan kemampuan berpikir dan hati nurani, selain nafsu. Di mana ketiganya harus berjalan secara sinkron.

Jika manusia mampu mengendalikan nafsu, menggunakan akal pikiran dan mendengarkan hati nurani, maka ia  berhak disebut manusia sempurna, yang dengan itu bisa berperan optimal untuk menciptakan kesejahteraan nagi sesama. Bukankah itu pula sejatinya  tujuan utama politik?