Kabinet Gemuk, Akankah Jadi Solusi?

Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo–Gibran baru saja diumumkan. Ada 48 menteri; 7 di antaranya menteri koordinator dan 5 pejabat setingkat menteri ditambah 55 wakil menteri atau setingkat wakil menteri yang dilantik, sehingga total mencapai 108 orang. Gemuk alias gemoy sekali.

Pidato dan pernyataan yang disampaikan Prabowo memberikan penekanan kepada hal-hal pokok yang ingin diwujudkan dan menjadi komitmen pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Meraih tingkat pertumbuhan ekonomi sampai 8% per tahun; swasembada pangan;  swasembada energi; menciptakan nilai tambah; pengelolaan air untuk mendapat air bersih yang murah; subsidi harus sampai ke keluarga yang tepat; anak-anak harus makan bergizi minimal 1 kali dalam sehari; perang terhadap korupsi dengan keteladanan dari para pemimpin;  membangun suasana kebersamaan bukan caci maki; demokrasi yang santun tanpa permusuhan, tanpa kecurangan, damai dan menghindari kemunafikan; setiap pemimpin harus bekerja untuk rakyat; politik luar negeri bebas aktif dan bersahabat dengan semua negara; anti penjajahan, anti apartheid dan mendukung serta terus memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina; serta tidak akan mengganggu negara lain tetapi tidak akan membiarkan negara manapun mengganggu Indonesia.  

Apakah untuk mewujudkan hal di atas memerlukan kabinet dengan postur yang gemoy dan perlu diisi oleh sekitar 38 % menteri dari kabinet Indonesia Maju (Jokowi) yang tidak seluruhnya tergolong profesional, dan belum terbukti berkinerja baik serta belum dapat digolongkan sebagai pemimpin yang patut jadi panutan?

Meski demikian, kita tetap berharap, kepemimpinan nasional kali ini bisa membawa perubahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945. Bukan sekadar karena keinginan membentuk koalisi besar melalui bagi-bagi jabatan, dan balas budi atas kemenangan Pilpres.

Membandingkan postur kabinet ini dengan negara lain, khususnya yang sukses seperti Jepang, Singapura, dan China, jumlah menteri mereka maksimum 30 orang. Bahkan China hanya 26 orang dan Jepang hanya 14 orang. Artinya, yang esensial dan diperlukan untuk keberhasilan sebuah kementerian ialah kehadiran seorang menteri yang dalam kepemimpinan, visi dan kompetensinya mampu menyusun dan menjalankan strategi yang tepat dan diperlukan, serta berani dan mampu memanfaatkan momentum.

Beberapa hal yang mesti dikoreksi dari yang lalu ialah pertumbuhan ekonomi yang rata-rata hanya sekitar 5% sementara utang terus menggunung, ekspor lebih menggandalkan sumber daya alam tapi bukan dari keberhasilan industrialisasi yang memberi nilai-tambah, mengurangi ketergantungan pada impor, ketimpangan ekonomi kaya-miskin yang makin melebar, daya beli rakyat yang makin menurun, harga-harga yang terus meningkat, kesempatan kerja yang makin terbatas, beban atas kebijakan pembangunan yang jor-joran didanai utang namun tidak memberi dampak signifikan bagi kepentingan rakyat melalui kebijakan menaikkan pajak, tarif listrik, dan lainnya.

Selain itu, ruang fiskal yang tersedia jadi sangat terbatas, karena ada beban utang yang besar, beban cicilan pokok dan bunga yang menguras APBN serta sumber penghasilan negara dari pajak akan dijadikan tumpuan sumber pembiayaan pembangunan, termasuk melalui peningkatan tax ratio sampai 18%. Sangat bijak bila kabinet Merah Putih mengedepankan skala prioritas pembangunan. Program yang membutuhkan dana besar namun tidak memberi dampak cepat yang positif harus ditunda. Banyak berjanji namun tidak ditepati hanya akan mengecewakan rakyat.

*Konsultan Ekonomi dan Bisnis