AKSI “INDONESIA GELAP”

Serangkaian unjuk rasa dilakukan secara serentak oleh mahasiswa, akademisi  dan koalisi masyarakat sipildi berbagai daerah di Indonesia. Demonstrasi yang berlangsung selama beberapa haru pada Februari itumenggaungkan “Indonesia Gelap”. Mereka memprotes berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil, tidak demokratis, dan tidak pro-rakyat. Mereka mengenakan pakaian hitam sebagai pertanda bahwa Indonesia masih kelam. Yang menarik, seruan “Indonesia Gelap” bahkan sampai bergaung  ke luar negeri.

Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan antara lain Inpres 1/2025 tentang pemotongan anggaran, revisi UU Minerba yang bermasalah, militerisasi, cawe-cawe eks Presiden Joko Widodo  dalam pemerintahan Prabowo Subianto, kurangnya transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, dan belum disahkannya RUU perampasan aset.

Dan tentu saja proyek makan siang bergizi yang terlalu dipaksakan  dan banyak menyedot anggaran itu. Proyek itu dipaksakan dengan segala cara, termasuk mengorbankan pelayanan publik dan program lain. Banyak yang menilai proyek ini tidak tepat sasaran karena tidak membedakan anak dari keluarga miskin dan keluarga mampu. Pemaksaan proyek ini akan berdampak buruk terhadap pelayanan publik. Perekonomian akan terganggu jika jika dia kembali memangkas anggaran hingga Rp750 triliun.Sebab selain untuk membiayai proyek makan bergizi gratis, dia juga perlu menyuntik dana untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang bakal mengelola aset perusahaan negara hampir Rp15.000 triliun. Jadi, betapa absurdnya ketika dikatakan bahwa pengurangan bujet program lain dia sebut  efisiensi.

Presiden  tentu saja perlu mendengarkan seruan mahasiswa yang tampaknya mulai merasa gerah dengan sikap dan kebijakan pemerintah yang tidak jelas arahnya itu. Itu adalah peringatan  serius yang jika diabaikan, bukan mustahil awan gelap yang menyelimuti Indonesia itu akan berubah menjadi badai besar. Karena iti, seperti ditegaskan ahli tata negara Bivitri Susanti, yang diperlukan saat ini adalah perbaikan yang fundamental. Namun dia mengingatkan, siapa yang bisa memastikan, janji pemerintahan baru  mengenai perbaikan akan benar-benar akan dilakukan. Jikapun dilakukan, apakah dilakukannya secara fundamental?

Kesangsian semacam itu cukup beralasan. Alih-alih memperhatikan berbagai kritik, Prabowo jusyrumemperlihatkan sikap antikritik. Ia menyebut mereka yang mengkritik caranya mengurus negara dengan menyebut “ndasmu”. Ini adalah makian dalam bahasa Jawa yang berarti “kepalamu”.

Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan antara lain Inpres 1/2025 tentang pemotongan anggaran, revisi UU Minerba yang bermasalah, militerisasi, cawe-cawe eks Presiden Joko Widodo  dalam pemerintahan Prabowo Subianto, kurangnya transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, dan belum disahkannya RUU perampasan aset.

Betapapun, kita respek kepada mahasiswa (juga koalisi masyarakat sipil) atas keberanian mereka membunyikan alarmbahwa negeri sedang dalam keadaan genting. Tanda-tandanya sudah terlihat dengan anjloknyanilai rupiah, turunnyaharga saham perusahaan negara di bursa, dan banyaknya dana investasi asing yang mulai meninggalkan Indonesia. Ini tak lama setelah diumumkannya Danantarake publik. Maka, jika kita tidak ingin negeri tercinta ini masuk jurang kehancuran, kita perlu terus mengumandangkan seruan moral. Termasuk dengan turun ke jalan. Kecuali pemerintah mau mendengar dan segera melakukan perbaikan secara fundamental. *