Rudy Mulyono
Dengan berpegang pada prinsip “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa…” maka kemerdekaan memiliki dua posisi dalam diri manusia, pertama, yang taken for granted; dan kedua, yang mesti diperjuangkan. Dua kedudukan dan makna ini sejatinya saling berhubungan dalam realitas kehidupan. Dengan kata lain, merdeka adalah fitrah dalam jiwa dan personalitas manusia, sehingga ketika ada penghalang dalam aktualisasinya, maka ia mesti berjuang untuk menyingkirkan rintangan itu.
Dengan asumsi kehidupan di dunia ini merupakan ujian—personal dan sosial—guna meraih kesempurnaan hidup, maka kemerdekaan itu memang harus diperjuangkan terus menerus hingga akhir hayat. Pertanyaan mendasarnya, ‘apa sejatinya merdeka itu? Terbebas atau merdeka dari apa dan atas perkara apa?
Kalau kita melihat kondisi berbagai negara, terutama di negara kita, misalnya, berbagai problem pemerintahan (politik) dan kemasyarakatan (sosial) yang terjadi, penyebab utamanya karena telah terjadi kemerosotan watak dan perilaku mulia. Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, korupsi, tata-kelola pemerintahan yang buruk, penyelewengan alokasi dana bantuan, kesenjangan kaya-miskin, pengangguran, perusakan lingkungan, kenakalan remaja, tawuran, kekasaran (abuse) terhadap anak dan perempuan, polusi-tinggi dan lain-lain adalah bukti menghilangnya [kepemilikan] akhlak mulia (al-karimah) itu.
Dalam perspektif kebangsaan, sejatinya bangsa yang merdeka, tentu bukan sekadar terlepas dari penjajahan bangsa lain dalam arti fisik, tetapi juga kemerdekaannya dari setiap pengaruh buruk pihak lain melalui berbagai diplomasi dan kebijakan di semua bidang. Selain itu, yang tak kalah penting, ialah terbebas dari beban akhlak dan perilaku buruk yang merusak “persatuan” masyarakat atau bangsa. Pada suatu fase, kita memang telah menghalau upaya devide et impera asing. Tetapi, apakah mereka berhenti atau justru terus berupaya dengan mengubah baju dan cara menjajahnya? Di sisi lain, di antara anak bangsa sendiri mampukah kita mengendalikan diri untuk tidak berpecah belah demi pemuasan hasrat penguasaan atas sumber daya alam di tanah air—untuk diri dan kroninya belaka.
Tentu saja, secara tampak mata intervensi asing tak lagi mengatur-atur tata kelola pemerintahan dan APBN, tetapi apakah para pemangku kebijakan dan pelaksana pemerintahan—di pusat dan daerah—mampu untuk tidak korupsi dan menyalahgunakan tata-aturan pendistribusiannya kepada rakyat. Memang benar kita sebagai sebuah negara telah berkuasa penuh atas semua sumber daya yang ada di bumi pertiwi ini sebagai berkat-rahmat Allah Yang Mahakuasa, tetapi apakah kita sudah mengembangkan alat dan teknologi yang bisa menjaganya dari pencurian, dan memberikan “nilai tambah” atas kekayaan akan bahan mentah di bumi yang subur ini.
Salah satu hikmah-lokal (local wisdom) menunjukkan, bahwa seseorang dapat disebut manusia merdeka dan bebas apabila ia dapat menggabungkan setidaknya empat karakter dalam dirinya yang kemudian ia aktualisasikan. Yaitu, dapat dipercaya, dapat mengelola kekuasaan (atau jabatan) yang diberikan kepadanya secara benar, malu melakukan penentangan (maksiat/dosa) kepada Tuhan, dan berbudi pekerti baik terhadap setiap makhluk Tuhan. Sebaliknya, yang akhlak dan perilakunya berlawanan dengan empat karakter itu, sungguh dia hidup dalam perbudakan, baik oleh hawa nafsu sendiri maupun orang lain.
Dengan demikian, hakikat kemerdekaan sejatinya tak hanya terlepas dari tindasan kezaliman pihak luar, tetapi juga terbebas dari jerat kerangkeng hawa nafsu sendiri.
Catatan riwayat menyebutkan, bahkan perang-tanding bersenjata (fisik) berskala besar masih dianggap “jihad kecil”, dibanding perang melawan serbuan ajakan hawa nafsu yang terus menerus membetot ke jalan penyelewengan. Di tiap era, selalu saja ada tugas pengelolaan terhadap jiwa dan sumber daya alam, yang menjadi kunci terwujudnya kemaslahatan—personal dan sosial. Demikianlah, diri dan bangsa yang merdeka.[]
Author: SI
Yayasan Kajian Kemanusiaan dan Demokrasi
