Apakah media, termasuk media sosial, ikut memengaruhi pemilih, atau bahkan jadi pengendali utama pemilih? Bisa jadi. Disadari atau tidak, media mampu “menyihir” khalayak pemilih dengan framing (pembingkaian) calon yang disodorkan. Pemilihan yang seharusnya ditentukan sepenuhnya oleh rakyat, yang disebut demokrasi (democracy), nyatanya diarahkan oleh “media”.
Untuk kasus seperti ini, Kevin Phillips menyebutnya mediacracy, gabungan dari media dan democracy. Medialah yang sebenarnya bermain, yang menjadi aktor atau sutradara di area pemerintahan rakyat itu. Kevin memperkenalkan istilah mediacracy untuk menunjukkan adanya “pemerintahan media”, dan mengingatkan bahwa, jika selama ini ada pemerintahan oleh rakyat (democracy), kini lahir pemerintahan oleh media.
Contohnya, pada Pilpres 2019: Metro TV mendukung siapa, TV One mendukung siapa? Apa hubungannya dengan mediacracy Kevin tadi?
Khalayak pemilih “disihir” oleh kedua televisi itu dengan framing (positif atau negatif), sampai akhirnya jadi sikap: memilih atau tidak memilih calon tertentu. Maka, televisi menjadi “aktor intelektual” dan khalayak pemilih sebagai “eksekutor”. Kata Kevin, “Era sekarang lebih merupakan mediacracy, daripada demokrasi.” (Ginting, Republika.co.id, 31/12/2018). Para ahli komunikasi massa menyebutnya sebagai Teori Jarum Suntik (Hipodermic Needle Theory). Ya, alat suntik dan obat. Televisi alat suntiknya, dan “pesan” menjadi obat yang disuntikkan, agar jadi sikap khalayak.
Lantas, jangan-jangan, keterpilihan calon presiden itu memang karena televisi tempat bernaungnya, bukan karena pribadi calon presidennya? Ketika itu, jangkauan siaran Metro TV (48 pemancar) lebih luas dari jangkauan siarannya TV One (37 pemancar), dengan durasi siarannya sama, 24 jam sehari-semalam. Metro TV lebih tua dua tahun, yang diperkuat pula dengan media cetak nasional Media Indonesia.
Karena itu, wajar saja, kalau Joko Widodo jauh lebih dikenal luas, sehingga kemudian terpilih jadi presiden. Kalau saja Prabowo Subianto di pihak Metro TV, mungkin saja dialah yang akan terpilih jadi presiden. Jadi, siapa pemilih sebenarnya? Media televisi. Dan, itulah mediacracy. Kekuatan media (termasuk televisi) ini, dalam paradigma klasik disebut kekuatan keempat (The Fourth Estate) setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Debat : “Mahkota” Kampanye
Nama-nama bakal presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 sudah sangat dikenal luas; sesuai nomor urut (1) Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Kampanye para capres-cawapres sudah dimulai, 28 November 2023. Puncak kampanye, dan boleh jadi sebagai “mahkota” kampanye adalah debat capres-cawapres di televisi.
Disebut mahkota karena memang khalayak pemilih dan pemirsa akan mengetahui lebih dekat dan lebih banyak tentang penampilan, kecerdasan, ketangkasan dan sosok capres-cawapres. Senyum dan wajah simpatik di bentangan spanduk atau baliho, sudah banyak dilihat, tetapi wajah di televisi dalam debat, bisa asli dan tidak dibuat-buat. Kita pun sudah menyaksikan debat antarcalon itu. Dari sana, kita bisa menilai sosok capres dan cawapres. Penilaian, tentu saja, tak selalu sama. Bisa meneguhkan pilihan, atau mengubahnya, atau biasa-biasa saja.
“Korban” atau “Hikmah” Mediacracy
Bagi para capres-cawapres, debat bisa menjadi “panggung depan (front stage) untuk “beradu” akting, sekaligus membangun citra diri guna meraih simpati demi keterpilihan. Khalayak pemilih akan jadi penentu. Debat bisa untuk meyakinkan pemilih di tempat pemungutan suara nantinya.
Dasar atau motif penggunaan hak pilih pasti berbeda. Dalam ilmu pemilu, ada pemilih emosional, pemilih rasional-emosional dan pemilih rasional. Firmanzah dalam Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas (2012) membagi pemilih menjadi dua; yang berorientasi kebijakan dan yang berorientasi ideologi (Khadafi, Tirto.id, 18/4/2017). Lalu, kalau kita memilih sepenuhnya berdasarkan informasi atau framing media massa atau media sosial, maka disadari atau tifak, mungkin saja kita jadi “korban” atau “hikmah” mediacracy. [CRN]
