Sahabat saya, Butet Kartaredjasa, menjelang pertunjukan Republik Bagong (karya Sutradara N. Riantiarno dari Teater Koma), bilang bahwa politik itu kekuasaan. Dan, kekuasaan itu identik dengan dusta. Agak terkejut juga saya; bagaimana bisa “si raja monolog” sampai pada kesimpulan seperti itu? Kalau dikatakan bahwa politik adalah seni-keterampilan (craftsmanship) dalam menyusun strategi dan taktik untuk mencapai kekuasaan, memang demikian yang saya pahami. Tetapi kalau selanjutnya kekuasaan identik dengan dusta, apakah itu bisa diterima terutama oleh para politikus? Hampir pasti, mereka akan menganggap pernyataan itu sekadar “kelakar tidak lucu” atau bentuk kekurangajaran seorang Butet.
Sah-sah saja, sebenarnya. Tetapi hemat saya, pernyataan itu bisa juga dibaca sebagai hilangnya respek terhadap tingkah laku para elite politik kita. Setiap hari mereka bertengkar (di koran, televisi dan radio). Bukan mengenai ide-ide dan program kerja bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat, atau hal-hal substantif mengenai penyelenggaraan negara dan pemerintahan; tetapi lebih pada upaya meraih dan atau mempertahankan posisi. Jika satu pihak mengancam, pihak lain balas menggertak.
Gontok-gontokan politik (political bickering) itulah yang ditampakkan para elite politik sekarang. Kelaziman yang biasa ditempuh dalam sebuah sistem demokrasi, seperti dialog, berunding, melakukan kompromi, dikalahkan oleh sikap ingin menang sendiri, yang sejatinya merupakan ciri sistem otoritarian. Atau, benarkah sekarang kita berada dalam sistem otoritarianisme gaya baru, neo-authoritarianism?
Politik Kekuasaan dan Politik Jiwa
Sebelum berdialog dengan pihak lain, saya kira para politikus kita harus bersedia membuka dialog dan melakukan negosiasi dengan dirinya sendiri. Yakni, antara nurani dan kekuasaan yang (akan) sedang diembannya. Menurut hemat saya, subjek yang didialogkan adalah kekuasaan itu sendiri. Dari hasil dialog inilah, selain bakal diperoleh landasan filosofis, juga akan didapat keinsafan akan kemampuan diri. Katakanlah jabatan itu sebuah amanat, mandat atau kepercayaan. Di satu sisi, sungguh manusiawi jika seseorang merasa senang atau bersyukur ketika memperoleh atau meraih kekuasaan. Ini sebuah berkah lantaran dia dipercaya. Tetapi di lain sisi, dia juga harus melihat kekuasaan tersebut sebagai sebuah ujian. Pada tahap ini dia akan bertanya, apakah dia sanggup menjalankan mandat itu, dan menimbang-nimbang sekiranya kekuasaan itu akan mendatangkan maslahat atau justru madarat.
Soalnya jelas, di mana pun, kekuasaan, cenderung mengarahkan para pemegangnya berbuat korup. Dan sudah tabiat kekuasaan membuat orang yang memilikinya lupa daratan. Banyak orang mengatakan bahwa jabatan (kekuasaan) itu amanat, tapi dalam kenyataan, lebih banyak yang memperlakukannya sebagai sarana mencari kemudahan dan kenikmatan. Nah, dari hasil dialog dan negosiasi dengan diri sendiri itu, mestinya segi-segi jahat yang melekat pada kekuasaan itu bisa dikendalikan. Dari situ kita juga akan tahu apakah nurani mampu mengelola kekuasaan atau justru sebaliknya. Lebih jauh, dialog seperti itu akan memberi keinsafan pada kita, bahwa kekuasaan itu, seperti halnya hidup, sesungguhnya menggelinding bagai roda: ada saatnya datang, dan ada saatnya pergi—dengan paksa maupun menurut aturan main yang sebenarnya.
Untuk mengimbangi keganasan “politik kekuasaan”, mungkin kita perlu menghidupkan kembali gagasan Ikhwan ash-Shafa, kelompok yang diperkirakan muncul pada abad ke-10 M, tentang “politik jiwa” (siyasah an-nafs). Menurut mereka, untuk mencapai masyarakat yang ideal—yang mereka sebut al-madinah al-fadhilah ar-ruhaniyah (negara ideal-spiritual), maka politik harus dilaksanakan berdasarkan dan ditentukan oleh etika. Dimensi etis inilah yang tidak diperlihatkan oleh para pelaku politik di Tanah Air belakangan ini.
Kekuasaan, alih-alih dikhidmatkan bagi kemaslahatan umum, malah hanya dijadikan alat bagi kepentingan pribadi dan kelompok. Maka, tidak salah jika Butet Kartaredjasa mengatakan bahwa kekuasaan identik dengan dusta. Sebab itulah yang terjadi di lapangan.
Zaman Kaliyuga
Syahdan…., ada yang mengatakan, sekarang kita sedang memasuki sebuah zaman, yang oleh Pujangga Ronggowarsito disebut zaman kaliyuga. Zaman yang serba kacau, zaman ketika orang baik begitu mudah menjadi jahat.
Saya juga pernah mendengar cerita pewayangan Genjlong Jagat yang dibawakan oleh Ki Dalang R.H. Tjetjep Supriyadi. Pada intinya Ki Dalang menceritakan, para kesatria di zaman itu dirasuki nafas angkara murka Prabu Rahwana, sang raja Alengka yang lalim, sehingga mereka betengkar dan berkelahi berebut kekuasaan. Akibatnya rakyat menjadi bingung dan mengalami kesengsaraan luar biasa.
Saya pernah bertanya kepada seorang kiai, apakah bencana demi bencana yang menimpa negeri kita sekarang ini merupakan pertanda bahwa kita sedang diuji atau diazab Tuhan. Beliau menjawab, petaka yang datang silih berganti itu bukan cobaan lagi, tapi benar-benar merupakan hukuman Allah karena para pemimpin negeri ini sudah memenuhi kriteria untuk dihukum Tuhan. Wallahua’lam.
Menurut hemat saya, salah satu biang keladi terjadinya berbagai kekacauan itu adalah ketidakmampuan para elite politik melakukan dialog dan negosiasi, baik dengan dirinya maupun dengan sesamanya. Mereka, sepanjang yang saya amati, tampak saling menyalahkan. Tingkah laku politik mereka lebih mengarah kepada “politik kekuasaan” dan tidak diimbangi dengan “politik jiwa”. Untuk menjadi pemimpin, modal kepandaian dan kecakapan saja memang tidak cukup. Seorang pemimpin juga harus punya standar moral tinggi, selain dasar-dasar kearifan. Konon, banyak orang yang pandai, tapi sedikit yang pandai dan jujur—dan tentunya, lebih sedikit lagi orang yang pandai, jujur, dan sekaligus memiliki kearifan.
