Kesenjangan Global di Tengah Kemerosotan  Demokrasi

Tahun ini Hadiah Nobel di bidang ekonomi diberikan kepada  Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A.  Robinson. Komite Nobel Ekonomi menilai studi mereka mengenai penyebab ketimpangan kesejahteraan antara negara kaya dan miskin  relevan di saat kondisi demokrasi, ekonomi politik, dan tata kelola pemerintahan merapuh di banyak negara.

Acemoglu, kelahiran Istanbul  (1967), Turki,   dan Johnson  1963, kelahiran Sheffield (1963), Inggris, adalah guru besar ekonomi di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat. Sedangkan  James A Robinson ekonom dan ilmuwan politik asal Inggris kelahiran 1960 adalah pengajar di University of Chicago, AS. Ketiganya dikenal sahabat dekat.  ”Kami berteman sangat dekat. Masing-masing punya keahlian tersendiri dan kami saling menghormati satu sama lain. Yang paling penting, kami sama-sama suka menghabiskan waktu untuk berdiskusi, bertukar ide, dan berpikir tentang dunia,” ujar Robinson.

Pada  2001 dan  2012, Acemoglu dan kawan-kawan kerap berkolaborasi untuk mendalami dan mengembangkan tesis mereka. Terkadang bertiga, berdua, atau mengajak peneliti lain. Pada  2001, Acemoglu, Johnson, dan Robinson memublikasikan hasil riset mereka  bertajuk ”The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation”. Pada 2002 mereka melakukan penelitian berjudul ”Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution”. Ada pula ”The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change, and Economic Growth” yang kembali dipublikasikan oleh ketiganya pada 2005. Tiga sekawan ini juga sempat mengajak peneliti lain dari Columbia University, yakni Pierre Yared, untuk membuat riset lanjutan berjudul ”Income and Democracy” pada 2008.

Penelitian yang dilakukan ketiga ekonom itu menjawab pertanyaan  besar sepanjang sejarah: apa yang menyebabkan sebagian negara kaya, sementara yang lainnya miskin. Menurut mereka, kesejahteraan suatu negara sangat bergantung pada kualitas pemerintahan atau tata kelola institusi ekonomi dan politik di negara tersebut. Mereka membagi dunia ke dalam dua jalur institusi, yakni negara dengan institusi yang inklusif (inclusive institution) dan ekstraktif (extractive institution).

Institusi ekonomi dan politik yang inklusif, yang memberi akses secara merata kepada seluruh elemen masyarakat dan menaruh perhatian kuat pada kualitas sumber daya manusia (SDM), akan mendorong suatu negara ke arah kemajuan. Sebaliknya, institusi yang ekstraktif Sistem ekstraktif itu memiliki banyak ”wajah”, dari monarki, tirani, hingga oligarki yang akhir-akhir ini menjangkiti banyak negara.

 Lalu  apa yang membuat sebagian negara memiliki institusi yang inklusif, sementara yang lainnya ekstraktif? Menurut mereka, kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan di setiap negara bisa berbeda-beda karena efek kolonialisme, yang mayoritas dulu dilakukan oleh negara-negara Eropa.

Seperti dikemukakan  Acemoglu dalam konferensi pers penerimaan Hadiah Nobel Ekonomi yang disiarkan dari Stockholm, Swedia, Senin (14/10/2024), fase kolonialisme membagi dunia ke dalam pola institusi dan tingkat kesejahteraan yang sangat berbeda satu sama lain. ”Kolonialisme mentransformasi institusi dan organisasi di berbagai belahan dunia sejak sekitar tahun 1500. Hasilnya adalah sistem institusi yang berbeda-beda di berbagai negara bekas jajahan. Ini fase sejarah yang menarik sekaligus uji coba alami yang akhirnya membagi dunia ke dua jalur institusi yang sangat berbeda,” kata Acemoglu dari Athena, Yunani.

Model kolonialisme yang berbeda-beda membentuk pola institusi yang beragam pula di banyak negara terjajah. Institusi ekstraktif lahir dari penjajah yang  mengeruk kekayaan daerah jajahannya demi memperkaya diri mereka yang tinggal di belahan bumi yang lain.Kolonialisme mentransformasi institusi dan organisasi di berbagai belahan dunia sejak sekitar tahun 1500. Hasilnya adalah sistem institusi yang berbeda-beda di berbagai negara bekas jajahan. Model kolonialisme yang berbeda-beda itu juga menghasilkan fenomena reversal of fortune, pembalikan nasib yang terjadi di banyak negara terjajah.

Acemoglu dkk. menemukan, daerah terjajah yang dulunya sangat kaya cenderung jatuh miskin berabad-abad sesudah penjajahan berakhir, seperti India dan sebagian negara Asia Tenggara. Kekayaan mereka habis dikeruk penjajah dan sistem yang berkembang di negara tersebut adalah warisan institusi era kolonial yang korup. Sedangkan daerah terjajah yang dulunya tidak begitu kaya, cenderung lebih berkembang dan maju sesudah penjajahan berakhir. Misalnya,  Amerika Latin, Australia, dan Selandia Baru.

Makin Berkibar

Nama Acemoglu dkk.   semakin berkibar di dunia internasional setelah tahun 2012 ia dan Robinson  menulis buku bertajuk Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Buku  yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ini  termasuk bahasa Indonesial  sampai sekarang masih menjadi rujukan dan bahan perdebatan.  Dalam acara debat kampanye Pilpres 2019, Prabowo Subianto pernah membawa buku ini.

Buku ini, sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya,  ingin menjawab  mengapa ada negara-negara yang rakyatnya hidup makmur, di satu pihak, sedangkan di pihak lain ada negara-negara yang rakyatnya berkubang dalam kemiskinan.  Apakah karena faktor-faktor  geografi, budaya, dan faktor  kepemimpinan?

Dikatakan, misalnya, negara-negara kaya menjadi kaya karena mereka dianugerahi pemimpin yang tahu menyelesaikan masalah sedangkan negara-negara miskin tetap miskin karena mereka dipimpin oleh orang-orang yang tidak tahu cara menyelesaikan masalah. Argumen ini dianggap lemah karena sangat terpaku pada  analisis  individual pemimpin masing-masing negara.

Begitu pula dengan argumen geografi, yang  tidak mampu menjelaskan mengapa Singapura yang berada di iklim tropis lebih makmur ketimbang Kazakhstan yang berada di iklim  sejuk. Argumen budaya juga tidak mampu menjelaskan mengapa dua Korea (Korea Selatan dan Korea Utara) yang memiliki budaya yang sama tetapi  memiliki kondisi kemakmuran yang jauh berbeda.

Menurut Acemoglu dan Robinson,  jawaban atas pertanyaan itu terletak pada peran lembaga-lembaga politik dan ekonomi. Kedua ilmuwan ini membagi institusi politik dan institusi ekonomi ke dalam dua bentuk. Pertama, institusi politik dan ekonomi yang inklusif. Kedua, institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif.  Menurut  mereka,  negara dengan institusi-institusi politik dan ekonomi ekstraktif cenderung miskin, sedangkan negara-negara dengan institusi politik dan ekonomi yang inklusif cenderung kaya.

Acemoglu dan Robinson mendefinisikan institusi politik yang inklusif sebagai sebuah institusi yang tidak hanya menguntungkan segelintir elite yang berkuasa. Tetapi institusi yang  membuka peluang kepada masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik. Institusi politik yang inklusif  ditandai dengan adanya batasan terhadap elite penguasa melalui mekanisme checks and balances, serta adanya rule of law yang melindungi segenap warga negara.

Institusi politik yang inklusif, menurut Acemoglu dan Robinson akan menciptakan institusi ekonomi yang inklusif pula. Institusi ekonomi yang inklusif ini ditandai dengan adanya jaminan akan hak milik dan paten, kemudahan berusaha dan akses terhadap pasar yang terbuka. Selain itu,  adanya dukungan negara untuk memberikan akses yang mudah terhadap pendidikan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi.

Adapun  dalam institusi politik ekstraktif, kekayaan akan diakumulasikan hanya untuk elite penguasa. Institusi politik yang ekstraktif ditandai dengan terkonsentrasinya kekuasaan politik di tangan segelintir orang tanpa adanya checks and balances, serta lemahnya rule of law. Institusi politik ekstraktif akan menghadirkan institusi ekonomi yang ekstraktif pula,  di mana segala sumber daya  digunakan untuk kepentingan elite penguasa.

Pentingnya Menjaga Demokrasi

Salah satu tantangan terbesar dunia yang kita hadapi abad ini adalah Kesenjangan yang terus melebar dan sudah menjadi fenomena global. Hal ini bisa dilihat dari  nilai kekayaan 20 persen negara terkaya yang melampaui 30 kali kekayaan 20 persen negara termiskin. Dan menurut Bank Dunia, kian  besarnya  beban utang 26 negara termiskin ,  yang menjadi tempat bagi 40 persen penduduk paling miskin dunia, juga  menjadi bukti kemunduran besar dalam perang global melawan kemiskinan.

Menurut Ketua Komite Nobel Ekonomi Jacob Svenson, akhir-akhir ini ketimpangan kesejahteraan antara negara maju, berkembang, dan miskin semakin menjadi-jadi. ”Mengurangi ketimpangan antarnegara adalah salah satu tantangan terbesar abad ini. Berkat riset Acemoglu, Johnson, dan Robinson, kita bisa memahami lebih dalam penyebab di balik mengapa suatu negara bisa berhasil dan gagal,” kata Svenson dalam konferensi pers yang ditayangkan secara virtual di kanal resmi Nobel Prize.

Anggota Komite Nobel Ekonomi, Jan Teorell, mengatakan, penelitian Acemoglu dan kawan-kawan memberi kontribusi signifikan dari sisi empiris dan teori. Riset mereka memberi pemahaman tentang bagaimana institusi ekonomi dan politik terbentuk, serta bagaimana dampak dari tata kelola institusi pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan negara tersebut. Penelitian mereka, kata Teorell, tidak memberi rekomendasi kebijakan yang konkret. Namun, kontribusinya terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat sangat besar. ”Riset mereka mengingatkan tentang pentingnya menjaga demokrasi, mewujudkan institusi yang lebih inklusif, serta pentingnya mempromosikan pembangunan ekonomi dan menutup kesenjangan pendapatan antarnegara,” ujarnya.

Dalam konferensi pers pengumuman Hadiah Nobel Ekonomi tersebut, Acemoglu hadir secara virtual untuk menjawab pertanyaan pers.  Saat ditanya tentang relevansi penelitiannya dengan konteks ekonomi politik saat ini, Acemoglu mengatakan, penelitiannya bersama Robinson dan Johnson semakin relevan di tengah kondisi dinamika ekonomi politik global yang dibayangi oleh gejala melemahnya demokrasi dan merosotnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan inklusif.

Di sejumlah negara, demokrasi yang semestinya mendorong kesejahteraan suatu negara, kata dia,  justru gagal menjawab kebutuhan atas terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, inklusif, bebas dari korupsi, serta masyarakat yang sejahtera. ”Ini adalah masa-masa sulit di mana demokrasi sedang diuji. Konteksnya semakin krusial bagi negara-negara untuk menyadari pentingnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan inklusif, serta mewujudkan janji demokrasi itu bagi masyarakat luas,” kata Acemoglu.

Tesis Acemoglu dkk. tentang penyebab ketimpangan antarnegara serta korelasi institusi politik, pertumbuhan, dan kesejahteraan, meskipun mengundang sejumlah kritik,  dinilai  relevan di tengah kemerosotan demokrasi, ketidakpastian geopolitik, dan krisis multidimensi yang mengancam dunia. Termasuk di negara kita. Tiadanya tata kelola pemerintahan yang baik, inklusif, dan bebas korupsi, telah  membuat pertumbuhan ekonomi lambat, upaya mengatasi kemiskinan tersendat, dan  jurang pemisah  antara yang kaya dan yang miskin kian  melebar. Sementara itu,  demokrasi dan kelembagaan yang inklusif terus digerogoti dari dalam. Dan pelakunya  tidak lain adalah  kekuatan politik dan institusi pemerintahan yang seharusnya menjadi pengawalnya. Jika kita menggunakan tesis Acemoglu dkk, apakah negara kita sedang menuju ke arah kemakmuran, Indonesia Emas, atau justru sedang mengarah menjadi negara gagal?

 Prabowo Subianto, yang tak asing dengan karya Acemoglu dkk., dan pemerintahan barunya sejatinya menyadari ancaman yang tengah mengintip itu – dan berupaya membalikkan situasi buruk, yang sebagiannya dia warisi dari pendahulunya.