Pertumbuhan Ekononi Berkualitas Antara Harapan dan Kenyataan

Pemerintahan Prabowo telah mencanangkan untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan. Sedangjan untuk  2025, mereka menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% ,  sebagai bagian proses pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029.

Untuk mencapai target pertumbuhan 5,2% pada  2025, investasi di Indonesia ditargetkan mencapai Rp1.900 triliun dan melakukan upaya-upaya penguatan kerja sama internasional, peningkatan investasi berorientasi ekspor, akselerasi ekonomi serta dukungan belanja APBN sebesar Rp3.621,3 triliunyang dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun (termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun untuk Belanja Non-KL pada Belanja Pemerintah Pusat) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp919,9 triliun yang didanai dari Pendapatan Negara sebesar Rp3.005,1 triliun, yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun yang sebagian besar berasal dari pajak penghasilan Rp1.209 triliun (48,54%) dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan barang mewah Rp945 triliun (37,94%), pajak bumi dan bangunan Rp27,1 triliun serta pendapatan cukai Rp244 triliun, pajak lainnya Rp7,7 triliun serta pajak dari perdagangan internasional berupa bea masuk Rp52 triliun dan bea keluar Rp4,4 trilun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sebesar Rp513,6 triliun serta tambahan utang sebesar Rp775,9 triliun. Berdasarkan data profil jatuh tempo utang negara yang bersumber dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risisko, Kementerian Keuangan, utang negara jatuh tempo pada  2025–2027 meningkatkan masing-masing mencapai Rp800,33 triliun pada tahun 2025; Rp803,19 triliun pada tahun 2026 dan Rp802,61 triliun pada tahun 2027 atau total Rp2.405,63 triliun (CNBC Indonesia, 24/07/2024).

Melihat kepada postur APBN 2025 tersebut, ruang fiskal pemerintahan Prabowo untuk mencapai berbagai tujuan program tampaknya cukup sempit, khususnya akibat harus menanggung beban bunga dan cicilan utang yang sangat besar serta adanya program-program yang membutuhkan anggaran besar, seperti program makan bergizi gratis ataupun meneruskan proyek Ibukota Nusantara (IKN) dan sebagainya.

Pandangan yang terlalu fokus kepada angka-angka pertumbuhan ekonomi namun mengabaikan kualitas dari pertumbuhan itu sendiri sebagaimana yang terjadi pada 5 tahun terakhir, patut diwaspadai dan sudah sepatutnya tidak boleh terulang lagi di era pemerintahan Prabowo.

Selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong bagus dan relatif tinggi, termasuk bila dibandingkan dengan negara-negara lain, yaitu Indonesia mampu tumbuh rata-rata di atas 5% per tahun. Pendapatan per kapita pun mengalami peningkatan, yaitu pendapatan per kapita Indonesia tahun 2019 sebesar USD 4.192,78 meningkat menjadi sebesar UD 4.919,70 pada tahun 2024 atau naik sebesar USD 726,92 (27,34%) selama 4 tahun (rata-rata naik sebesar UD 181,92 atau ekuivalen Rp2.689.604 per tahun (kurs APBN 2023 USD1=Rp14.800). Namun pencapaian tersebut ternyatamenimbulkan suatu kontradiksi yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut tidak cukup berkualitas dan tampak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau korporasi bahkanmenyebabkan peningkatan jumlah masyarakat rentan miskin dan masyarakat menengah rentan serta menurunnya jumlah masyarakat kelas menengah Indonesia secara signifikan.

Berdasarkan data BPS, selama periode 2019 – 2024 terjadi penurunan drastis kelas menengah Indonesia. Tahun 2019 Indonesia memiliki 53,33 juta warga kelas menengah atau 21,45% dari jumlah penduduk Indonesia namun tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 9,48 juta (17,78%) menjadi hanya 47,85 juta atau 17,13% dari jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, masyarakat kelas menengah rentan mengalami lonjakan sebanyak 8,65 juta (naik 6,71%) dari 128,85 juta (48,20%) pada 2019 menjadi 137,50 juta (49,22%) pada 2024 sertajumlah masyarakat rentan miskin membengkak sebanyak 12,72 juta (naik 23,14%) dari 54,97 juta orang tahun 2019 atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk pada 2024. Kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 25,14 juta orang atau setara 9,41% pada tahun 2019 menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan masyarakat kelompok atas hanya naik tipis sebanyak 50.000 orang, yaitu naik dari dari 1,02 juta orang atau 0,38% pada tahun 2019 menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh dengan stabil dan terus berada pada angka relatif tinggi yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduk tetapi justru kelas menengah mengalami penurunan drastis dan kelasmenengah rentan melonjak serta kelas rentan miskin dan miskin justru meningkat serta hanya segelintir kelompok atas yang naik adalah suatu paradok.

Apakah dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam angka-angka relatif tinggi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tesebut belum memiliki kualitas, bahkan menghasilkan masyarakat rentan miskin yang lebih banyak, masyarakat menengah yang menurun serta masyarakat menengah rentan yang melonjok ? Untuk siapa sebenarnya pertumbuhan ekonomi tersebut ?

Ketika beban negara makin berat, khususnya untuk membayar kewajiban bunga dan cicilan pokok utang maka upaya menaikkan pendapatan negara melalui sektor pajak atau mengurangi subsidi untuk kebutuhan pokok rakyat banyak adalah orientasi dan kebijakan yang tidak  berpihak kepada rakyat dan akan menambah beban rakyat yang dari waktu ke waktu makin berat. Kita berharap pemerintahan Prabowo dapat melakukan koreksi atas kegagalan kebijakan pemerintahan sebelumnya dalam upaya meningkatkan kemakmuran rakyat dan bahkan telah menambah beban hidup rakyat akibat beban utang yang terus bertambah dan bertambah sejak 10 tahun terakhir serta orientasi pembangunan yang keliru.

*) Konsultan Ekonomi dan Bisnis