Memudarnya Intelektualisme?

Belakangan ini, banyak terlontar gugatan terhadap mereka yang menyebut dirinya intelektual—baik yang “di dalam kampus” maupun “yang di luar kampus”. Setidaknya, ada dua lontaran kritik atas peran kaum intelektual di Indonesia kini; pertama, terkait langsung dengan “profesionalisme dan kompetensi mereka”; yakni soal terasa redupnya tradisi pemikiran bidang sosial—terkait pendidikan dan riset—yang memengaruhi aras pencerahan masyarakat. Kedua, terasa mulai pudarnya kritisisme terhadap berbagai hal yang dianggap berjalan secara keliru di tengah masyarakat—terkait dengan tugas “pengabdian” mereka [kepada masyarakat].

Contoh pertama, misalnya dalam kasus ambiguitas banyak orang tentang pengertian akan agama an sich dan agama sebagai sebuah produk pemikiran para ulamanya—jika mengambil contoh agama Islam. Ketika ia merupakan produk pemikiran ulama umumnya, tentu saja ia tidak luput dari ikhtilaf, sehingga masih memerlukan kontekstualisasi dan reinterpretasi sesuai zaman. Jika produk ini anti-kritik, akibat lanjutannya bisa tak sederhana. Sebab, akan terjadi “klaim kebenaran” yang melahirkan eksklusivisme dan absolutisme. Tentu ini jadi problem tersendiri bagi keberlangsungan masa depan agama-agama, karena akan membawa dampak atau konflik-agama serius, baik antarumat beragama maupun intern umat beragama itu sendiri.

Kedua, para intelektual yang dulu menjadi pendorong gerbong intelektualisme dan pembaruan pemikiran kini justru terkontaminasi oleh gerakan politik praktis.

Ada ujaran bahwa “semua orang adalah intelektual, tapi tidak semua orang memiliki fungsi intelektual”. Adapun tujuan intelektual adalah meningkatkan kebebasan dan pengetahuan manusia. Tujuan ini bersifat emansipatoris. Sebab para intelektual semestinya terlibat langsung dalam soal-soal kemasyarakatan. Pekerjaan seorang intelektual adalah mempertahankan negara dengan kewaspadaan, selalu sadar untuk tidak membiarkan kebenaran diselewengkan. Ia berperan sebagai benteng akal sehat yang kritis terhadap kekuasaan. Cendekiawan semestinya tidak bebas nilai atau netral. Karena ia harus berpihak pada kelompok lemah yang tertindas. Konsekuensinya, jika posisi kritisnya tertuju pada suatu otoritas maka ia akan menjadi kaum pinggiran dan jauh dari kekayaan, kuasa dan “kehormatan sosial”. Ia akan berada di antara kesendirian dan pengasingan..

Intelektual ialah yang independen dalam menyampaikan gagasannya. Misalnya, bahwa seorang intelektual semestinya tidak mengindahkan afiliasinya dengan universitas yang membayar gajinya, atau pada partai politik yang menuntut. Tentu saja, intelektualisme bukanlah suatu profesi yang bertujuan materiil belaka. Terkadang sifat “profesionalisme”—terutama mereka yang hidup “di dalam kampus” menjadi bahaya laten yang dapat menurunkan derajat intelektual seseorang. Profesional dimaksud ialah menganggap pekerjaan sebagai intelektual seperti pegawai kantoran yang bekerja antara pukul sembilan sampai pukul lima.

Intelektual tulen ialah seorang cendekia yang bergerak bukan karena keuntungan tertentu atau imbalan, tapi karena cinta akan sesuatu yang tidak terpuaskan dalam gambaran yang lebih besar, dalam menjalin hubungan lintas batas, meski dia berada dalam batasan profesi tertentu. Artinya, aktivitasnya semata digerakkan oleh kepedulian dan rasa, bukan oleh laba kepentingan sendiri dan spesialisasi yang sempit. Karena spesialisasi terkadang membunuh rasa nikmat dan hasrat menemukan. Tekanan bagi seorang intelektual lainnya adalah penyimpangan tak terhindarkan ke arah kekuasaan dan otoritas. Mereka yang terjebak, patut dipertanyakan moralitas dan keadilannya. Yakni ketika kaum intelektual yang mengetahui sebuah kebenaran tetapi memilih ‘diam’, bahkan memilih untuk menjadi seseorang yang tidak-politis karena khawatir muncul kontroversi sehingga akan menyulitkan kariernya. Intelektual yang selalu ingin dipuji karena menginginkan sosok yang “seimbang, obyektif dan moderat” tetapi dengan cara menjilat kekuasaan adalah intelektual yang buruk.