Pemimpin yang Mendengar

Dalam membangun peradaban, sebuah bangsa yang masyarakatnya sudah berkembang, tidak mungkin bisa meninggalkan tradisi mendengar dan membaca. Tak hanya vital secara budaya, dua aktivitas tersebut juga memiliki dimensi kosmologis. Hal itu dimengerti mengingat manusia sesungguhnya memiliki daya tampung amat luas; bahkan dirinya yang berwujud kecil di tengah semesta, disebut-sebut punya kemampuan menampung makna apapun yang diresonansikan seluruh partikel di alam raya. Kapasitas manusia sebagai makhluk yang mampu mendengar suara-suara dan membaca tanda-tanda semesta ini, semestinya tidak dilihat sebagai sebuah lisensi keangkuhan; tetapi ditimbang sebagai sebuah penyematan amanat, yang mesti dijaganya. Artinya, sebagai makhluk, manusia tak sekadar punya hak-hak istimewa dibandingkan makhluk lain, tetapi ia memiliki kewajiban eksistensial dan kemanusian dalam kehidupan.

Tujuan mendasar dari pendengaran dan pembacaan tersebut tiada lain, kecuali demi munculnya kesadaran, bahwa ada keniscayaan hubungan saling memengaruhi antara setiap individu dengan lingkungan natural dan sosialnya. Inilah yang dikatakan, bahwa upaya “mendengarkan suara-suara” dari lingkungan di Negara tempat kita tinggal, memang selalu dibutuhkan. Sayangnya, terkadang, oleh karena kedudukan sosial atau posisi politik tertentu, seseorang kurang atau tak mau lagi mendengar, sehingga ia gagal membangun komunikasi yang seimbang dengan lingkungannya; ia pun menjadi tidak peka, kurang atau bahkan kehilangan kesadaran.

Kedudukan, peran, jabatan, pangkat, kerap membelenggu akal sehat dan mempersempit jiwa seseorang. Pudarnya mental dan karakter luhur bangsa dalam berbagai praktik politik yang tergelar persis di hadapan kita, adalah contoh. Para pemburu tahta dan kuasa kerap berakrobat tanpa malu; mencitrakan diri dan merebut hati rakyat secara gegabah, bukan lantaran panggilan esensial kemanusiaan, setelah mendengarkan serius suara nurani rakyat. Setelah terpilih, mereka pun segera lupa, bahwa klaim kekuatan dukungan dan kemenangannya, hanyalah “pinjaman” dari  rakyat.

Tetapi, bagi pemimpin yang menyadari, bahwa jerih payahnya sebagai kewajaran, kemestian atau penunaian janji, akan selalu memberikan empati kepada masyarakat, melalui sikap adil dan usaha-usaha yang mensejahterakan. Dan semua itu, pasti bermula dari keseriusannya dalam membaca kondisi lingkungan dan mendengarkan setiap keluh-kesah masyarakatnya, hingga ia merasakan betul apa yang dirasakan mereka.

Sosok pemimpin demikian, menafsir pendapat dan pemikiran Aristoteles, adalah “sosok penguasa yang tidak suka berkuasa”. Artinya, ia menjadi pemimpin bukan karena hasrat berkuasa, prestise atau kesukaan, tetapi lebih karena munculnya kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab pada masyarakat, setelah purna mengurus kebutuhan pribadi. Apa yang dipikirkan dan dilakukannya menjadi mulia, karena dia merasa dimuliakan oleh masyarakat. Ia ringan terhadap jabatan, tetapi sama sekali tidak mengentengkan tanggung jawab yang diemban. Hubungan yang terjalin antara sang pemimpin dan rakyat, kemudian menjadi hubungan saling memuliakan; sehingga setiap pengabaian terhadap amanah tersebut, hakikatnya adalah pengkhianatan terhadap rakyat, yang dengan sendirinya, berarti pula penistaan terhadap dirinya sendiri.

Konteks mendengar bagi pemimpin, tak sekadar menerapkan asas ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’, tetapi juga untuk menunaikan amanat Tuhan, karena ‘suara rakyat suara Tuhan’ (vox populi vox dei). Jika para pemimpin abai terhadap posisi dirinya di hadapan Tuhan dan tidak mengindahkan perintah Tuhan, lalu, bagaimana mungkin mereka mau mendengarkan suara rakyatnya.

Dalam batas tertentu, pengabaian terhadap suara rakyat dan keseimbangan alam, disebabkan oleh cara berpikir dan berbudaya yang menyeret banyak orang ke lembah materialisme; yang menafikan setiap aspek di luar jangkauan pancaindra. Rasionalitas dijerembabkan hanya pada pemenuhan bangunan-bangunan jasmaniah belaka, kesepakatan dibuat sebatas kalkulasi untung-rugi duniawi. Komitmen dan janji, begitu mudah diabaikan dan dianggap permainan. Peran politik yang semestinya diaplikasikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, diubah menjadi hanya sebatas seni memengaruhi orang, yang dalam praktiknya, sering tak bisa dibedakan dengan tipuan. Tak heran jika tersiar kabar, bahwa sebuah rancangan kebijakan atau undang-undang, bisa menjadi ladang transaksional demi kepentingan para pemodal dan hasrat menumpuk-numpuk kekayaan para pejabat. Oleh karena mindsetmaterialisme pula, maka kejujuran dan altruisme dianggap omong kosong, serta kerja keras untuk mencapai tujuan, bukan lagi merupakan kemestian.

Kursi legislatif, eksekutif dan yudikatif, kini telah menjadi ajang “rebutan” orang-orang, tanpa didasari panggilan pengabdian. Munculnya praktek politik uang, perdukunan, pemalsuan dokumen, pencurian suara, “dagang sapi” petinggi partai, dan aneka perilaku politik tak terpuji lainnya, menunjukkan semakin tergerusnya nilai dan moralitas luhur kemanusiaan. Jika model perilaku para pemimpin seperti itu tak segera diubah, maka kehancuran bangsa telah sampai di depan mata.

Karena itu, yang utama dan mesti segera dilakukan, ialah upaya pencerdasan kehidupan bangsa. Orang-orang yang haus tahta dan kekuasaan akan selalu mencari cara untuk mengabaikan upaya mewujudkan salah satu dari empat amanat konstitusi itu. Sebab, para pemburu takhta biasanya antikritik, sulit jujur, dan berwatak tamak; sementara tiga watak buruk itu, semestinya menjadi musuh besar para pemimpin.

Pilihan kita terhadap sistem Demokrasi, sebenarnya memberi jalan lebar untuk terpenuhinya amanat tersebut, mengingat tatanan demokrasi yang sesungguhnya, mensyaratkan semakin luasnya kecerdasan dan tingginya kesadaran politik rakyat.

Semakin cerdas masyarakat, semakin dewasa pula menyuarakan pilihan. Mereka yang cerdas biasanya tak  mudah    dikelabui, mengerti kemaslahatan  dan  berani memperjuangkannya. Sebab, kecerdasan bermakna menyadari potensi, sumber daya dan kemaslahatan diri dan bangsa, yang dengan itu mampu membangkitkan tenaga untuk mengoptimalkan peran demi membangun bangsa dan negara. Dan, kecerdasan serta keberanian masyarakat itu tumbuh baik, bersama kepedulian dan empati para pemimpin yang mau sungguh-sungguh mendengarkan suara batin rakyat dan lingkungannya.